Koleksi

No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PUU-V/2007 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

No Pict

WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH PERUBAHAN

No Pict

PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945